Abdul Syani Kld
Bagai mencari jarum ditumpukan jerami, begitu sulitnya mengurai akar masalah dan kemelut politik Lampung, khususnya realisasi jadual pilkada cagub/cawagub Lampung.
Satu pihak/rezim menginginkan pilkada 2015 atau kalau perlu untuk seterusnya. Pihak lain, KPU dengan hak dan tanggungjawabnya sesuai peraturan yang berlaku berusaha menetapkan jadual pilgub lampung 2013.
Legislatif, sebagai wakil rakyat yg sejayanya mengontrol eksekutif, tidak lagi efektif karena secara implisit lebih fokus pada kepentingan pribadi, partai, golongan dan koalisi politik, termasuk gubernur dan pejabat politik lainnya.
Yudikatif demikian juga, karena ada korelasi jabatan itu dengan campurtangan kekuasaan/eksekutif, bahkan mungkin merupakan kalaborasi kepentingan antara ke-3 oknum lembaga-lembaga tersebut.
Oleh karena itu semua kebijakan dan program pemerintah selalu di-amini oleh kedua oknum lembaga-lembaga lainnya, yg notabene mereka masih satu kerabat, alias memiliki kesamaan asal usul etnik politik juga; konsekuensinya semua pembahasan usul, realisasi program, dan pertanggungjawabannya, cenderung mengerucut berakhir dengan kompromi setuju-setuju saja, atau bahkan harus setuju.
Bagaimana dengan peran KPU..? Meski memiliki kekuatan hukum dalam menentukan jadual pilkada, tapi dalam kinerjanya terkait erat dg sistem politik (lokal) dan tidak imun pengaruh kepentingan rezim penguasa. Artinya, jika perannya tidak linier atau menentang kehendak (produk) sistem politik tsb., mk KPU harus kontra sistem dan berjuang sekuat tenaga demi kebenaran, hukum, dan keadilan; KPU harus siap meluruskan sistem yang bengkok..; atau ikut lebur dalam sistem, tutup mulut, dan duduk manis menunggu imbalan alakadarnya.
Sementara itu, kenyataannya dari 5 pasang cagub/cawagub yg berkepentingan juga seolah tak peduli terhadap kemelut pilgub yg kontradiktif; bahkan kontras sibuk beraksi sendiri-sendiri, dari senyum manis, intimidasi, berlomba slogan indah, s/d politik atas nama kurban. Semua mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan sikap ramah, sopan santun, dan religius; tapi entahlah bedanya tipis.., apakah damai itu indah, atau justeru berbohong itu indah.
Di tengah kebimbangan publik, salah satu calon cawagub (Lukman Hakim, Lampos, 25 Oktober 2013) mengaku kesal dengan KPU Lampung yang tidak lagi bersikukuh memperjuangkan pemilihan Gubernur Lampung dilaksanakan seperti awal. Dia menilai hal itu sengaja dilakukan KPU dengan target utama memperpanjang masa jabatan. Sebelumnya KPU ngotot dengan membuka pendaftaran calon, tapi kemudian setelah jabatannya diperpanjang, ternyata tdk ngotot lagi. Mereka (KPU) hanya berwacana, tapi tidak bisa merealisasikan pilgub 2013, begitu tandas Lukman.
Karena tak ada klarifikasi, maka timbul dugaan.., bahwa sikap pasrah dan menerima keputusan untuk menggelar Pilgub Lampung setelah Pilpres 2014, karena misi KPU Lampung memperjuangkan perpanjangan masa jabatan sudah tercapai.
Hal itu ditandai keluarnya persetujuan KPU pusat, sehingga komisioner tidak lagi memperjuangkan hak dari 5 pasangan calon yang sdh mendaftar sebagai kotestan pilgub di KPU Lampung. Indikator lain bahwa keputusan KPU pusat itu adalah hasil konsultasi KPU Lampung dengan KPU pusat; ini membuktikan bahwa peta politik berkembang semakin mengerucut kearah persamaan dengan kehendak gubernur dan kroni politiknya.
Jadi apa yg dikatakan Lukman cukup beralasan, karena memang kenyataannya jadual pilgub Lampung semakin tidak jelas.
Ibarat skala 9:1, 9 penjahat, 1 ustadz; siapkah 1 ustadz melawan 9 penjahat?, jika tidak, lebih baik belajar jadi penjahat, inilah persimpangan jalan yg biasa ditempuh...
Itulah sebuah prediksi politik tanpa ujung, formalisasi atau sungguhan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pada helaian jerami mana jarum terselip; ataukah ada relasi gayung bersambut, jarum sengaja mencari persembunyian yg paling rumit, sementara jerami menawarkan perlindungan yg paling tak terjangkau, sehingga tak ada lagi kemungkinan siapapun dapat memberi informasi apalagi menemukannya.
Lantaran jarum yg dicari tersembunyi atau sengaja disembunyikan, akibatnya semua pihak dan elemen rakyat jelata menjawab dg dugaannya sendiri; wajar jika tersesat, karena mungkin sengaja dibuat tersesat. Sementara semua pihak tersesat, berputar-putar tak tentu arah.., oknum pelaku kesesatan dg leluasa membuat jalannya sendiri.., entah kemana aset negeri akan dibawa, hanya mereka yg tahu..?
Hari Ini, Minggu pukul 1:48
Tidak ada komentar:
Posting Komentar